seminar HAKI 2016 di Jakarta

Seperti biasa, komunitas ahli konstruksi Indonesia akan bergabung bersama untuk menyelenggarakan event tahunan di Seminar HAKI 2016. Untuk praktisi di bidang konstruksi atau ahli struktur, maka rasa-rasanya ini adalah seminar yang paling banyak dihadiri oleh banyak praktisi, baik senior maupun yunior, juga dari kalangan perguruan tinggi di Indonesia. Kadang kala bahkan banyak diantaranya pada datang bukan karena materi seminar, tetapi reuni bertemu teman-teman di bidang yang sama.

Jangan sampai tidak hadir. Wajib hukumnya bagi calon maupun senior di bidang struktur. Ini informasi lengkapnya.

haki-1

Baca lebih lanjut

reklamasi Jakarta

Peluru untuk pak Ahok yang terkini, dari orang-orang yang bertujuan “asal jangan Ahok”, kelihatannya bertambah amunisinya. Peluru yang dimaksud adalah tentang “permasalahan reklamasi Jakarta”.

Salah satu yang menarik dari adanya permasalahan reklamasi Jakarta ini adalah, yang ketangkep korupsi dengan cara nyogok, antara salah satu developer di tanah reklamasi dengan anggota DPRD, Sanusi. Itu adalah fakta akan masalah, yang jelas-jelas ada di Indonesia ini. Karena adanya korupsi maka negeri ini menjadi tidak maju. Kenapa begitu, karena sebenarnya negeri ini kaya raya, tetapi nyatanya tidak terlihat banyaknya prasarana infrastruktur yang dapat dinikmati masyarakat banyak.

Jadi masalah utamanya adalah bagaimana pemberantasan korupsi dilakukan di Indonesia ini. Jadi sampai detik ini, yang telah terbukti kena kasus korupsi adalah para anggota DPR atau DPRD (untuk itu saya batasi oknum, misal Sanusi yang memang sudah terbukti tertangkap, yang lain belum), juga anggota BPK (yang pimpinannya terlihat culas, karena terdaftar pada Panama Papers). Adapun di pihak Ahok, kita belum melihat bukti keterlibatan akan adanya korupsi.

Nah anehnya dengan itu semua, sekarang yang lagi hit di berita atau media adalah bukan permasalahan korupsi atau yang terlibat, tetapi kepada pak Ahok, yang notabene wakil negeri ini (pejabat pemerintah) yang sedang mengemban tanggung jawab untuk pelaksanaan reklamasi. Padahal tahu sendiri, masalah reklamasi dan keputusan yang mengikuti adalah dari pihak pemerintah sendiri, dari jaman sebelum pak Ahok menjabat.

Baca lebih lanjut

Renungan hari Jumat

Anda mungkin mengenal saya karena buku-buku yang saya tulis. Oleh sebab itu wajar saja ada yang melabeli saya adalah pakar di bidang struktur, seperti halnya kalau saya menerima surat-surat undangan untuk dijadikan nara sumber. Saya menikmati saja.😀

Tentang kepakaran yang dimaksud, jelas itu hanya sebutan, atau tepatnya panggilan saja dari mereka-mereka. Memang sih dalam satu dua tulisan saya, saya kadang juga menyebut diri : pakar. Eh nggak ada yang protes, bahkan banyak yang mengamini. Ya sudah.😀

Hanya saja kalau ditanya soal sertifikasi profesi, saya nggak punya itu. Itu berarti saya nggak ada bukti tertulis yang menunjukkan kepakaran yang dimakdus. Paling yang aku punya hanya gelar akademik semata, doktor teknik sipil dari UNPAR (dalam negeri). Selanjutnya terserah anda, mau mengakui kepakaran yang dimaksud, tentu saja saya senang. Kalaupun tidak, nggak masalah. Emangnya ngaruh padaku.😀

Baca lebih lanjut

mengapa Struktur Kayu harus dihapus ?

Saya kemarin mengunggah draft Kurikulum Inti Minimum yang akan dijadikan acuan seluruh Jurusan Teknik Sipil di Indonesia, yang disusun BMPTTSSI. Tanggapan saya terbatas pada mata kuliah yang dikuasai, yaitu Struktur Beton, Struktur Baja dan Struktur Kayu.

Dari ke-3 mata kuliah tersebut masalahnya adalah

  • bobot SKS mata kuliah Struktur Beton (6 sks) lebih besar dari mata kuliah Struktur Baja (5 sks), mengapa berbeda. Apakah itu berarti materi kulah struktur beton lebih berat (banyak) dibandingkan Struktur Baja.
  • mata kuliah Struktur Kayu menjadi tidak wajib, artinya bisa dihilangkan .

Definisi kurikulum inti minimum, adalah mata kuliah wajib yang harus diberikan pada level S1. Oleh sebab itu adanya pertanyaan berikut :

Rahmi Karolina : Mohon maaf pak Wiryanto Dewobroto mata kuliah struktur kayu di kurikulum masih memungkinkan untuk masuk ke muatan lokal kan pak?

Mengacu pada definisi di atas, tentu saja pertanyaan itu dapat dijawab, bisa. Hanya saja itu tergantung dari kebijakan perguruan tinggi yang menyelenggarakannya. Kalaupun tidak ada, nggak masalah. Begitu kata banyak orang yang tergabung di BMPTTSSI.

Baca lebih lanjut

tanggapan – Kurikulum Inti Teknik Sipil 2015

Jokowi mencanangkan bahwa Indonesia perlu mencetak ribuan Insinyur untuk memperkuat kemandirian bangsa. Karena jelas, agar Indonesia itu sejahtera maka tidak hanya politikus saja yang dibutuhkan, tetapi juga pelaku-pelaku pembangunan itu sendiri, yaitu para insinyur. Keduanya harus seimbang, karena tanpa keputusan penting para politikus tersebut, mana ada jembatan Suramadu itu. Hanya memang, kalau sudah diputuskan, dan tidak ditindak-lanjuti oleh para insinyur maka jelas itu juga tidak akan mungkin terwujud.

Baca lebih lanjut